RSS

Pidato Politik – PAN

20 Sep

Assalamu’alaikum wr.wb

Saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan berkatNya, sehingga pada hari ini, 23 Agustus 1998, dengan izinNya, kita berhasil melahirkan sebuah partai politik baru, Partai Amanat Nasional.

Sebagaimana dikatakan dalam prinsip dasarnya, Partai Amanat Nasional adalah partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Cita-cita partai ini berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajukkan.

Lima puluh tiga tahun sudah kita memproklamasikan kemerdakaan dan kedaulatan Indonesia. Akan tetapi dalam kurun waktu setengah abad lebih itu, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa itu tidak kita tunaikan sebagai amanat dalam arti kata sebenarnya. Malahan seringkali kemerdekaan itu kita isi dengan penegakkan otoriterisme, pembudayaan feodalisme, pengingkaran terhadap keadilan sosial, proses pembodohan rakyat dan penyuburan berbagai borok nasional yang sekarang dikenal sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Saudara-saudara sekalian yang berbagia,

Pada kurun waktu orde lama, yakni antara 1959 – 1966, bangsa Indonesia terjerembab ke dalam sistim politik otoriter yang disebut sebagai orde lama, dengan Demokrasi Terpimpinnya. Pada masa itulah bangsa Indonesia kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan yang mantap dan sejahtera. Seluruh enerji nasional diboroskan untuk menghantam Barat sambil bercumbu-rayu dengan komunisme. Politik megalomaniak menjadi ciri Orde Lama itu. Pemimpin Besar Revolusi mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan PBB; Malaysia harus diganyang lewat politik konfrontasi; negara-negara Barat disumpah-serapah dengan slogan “go to hell with your aids.” Ekonomi Indonesia hancur karena kebijakan politik sebagai panglima. Dan akhirnya bangsa Indonesia terjungkal kedalam peristiwa berdarah Gestapu PKI yang merupakan lembaram hitam kelam di akhir orde Lama itu.

Saudara-saudara sekalian,

Setelah itu muncul harapan di seluruh Indonesia agar Orde Lama segera ditinggalkan dan Orde Barupun segera didirikan. Para pemimpin partai Orde Baru kemudian menghujat Orde Lama yang ditandai dengan kultus individu – dengan memilih Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup dan penyelewengan terhadap jiwa dan aksara atau amanat UUD 1945. Oleh karena itu, Orde Baru bertekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Namun kita menyaksikan bersama bahwa Orde Baru telah menyeleweng sangat jauh dari UUD 1945. Orde baru telah melaksanakan konstitusi secara sangat tidak murni dan tidak konsekuen. Bahkan seorang pakar menyebut bahwa Orde Baru, yang sama gawatnya dengan Orde Lama, telah melanggar 22 dari 37 pasal UUD 1945. Bukan itu saja. Bahkan ke dua orde yang rusak itu telah menyalahgunakan Pancasila secara semena-mena sekedar alat pelestarian kekuasaan demi kekuasaan.

Karena itu saya setuju sepenuhnya pendapat seorang petinggi yang menyatakan bahwa kita harus mampu meletakkan orde Soekarno dan orde Soeharto ini di belakang kita dan tidak boleh kita mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Proses pembodohan rakyat harus kita hentikan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme harus kita berantas secara bertahap dan sistimatik; keadilan sosial harus kita tegakkan. Rakyat kecil dan lemah harus kita berdayakan dengan menerapkan rumusan-rumusan kebijakan ekonomi baru yang benar-benar membela kepentingan rakyat banyak.

Saudara-saudara yang terhormat,

Kini kita hidup di alam reformasi. Sejarah modern Indonesia mencatat dengan tinta emas peranan terbesar yang diambil adik-adik kita para mahasiswa Indonesia dalam menumbangkan rezim Soeharto atau rezim Orde Baru. Kita berharap mahasiswa Indonesia, sebagai kekuatan moral dan kekuatan politik tanpa pamrih, terus tetap berada di garda terdepan di dalam menarik kereta reformasi total: reformasi ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

Di bidang ekonomi, InsyaAllah, PAN akan berjuang keras untuk memberantas setiap bentuk monopoli yang telah menyengsarakan rakyat banyak. Sebuah strategi dan kebijakan ekonomi baru akan diciptakan untuk memihak mereka yang lemah. Strategi dan kebijakan ekonomi itu harus menjamin kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan umum. Di sebelah itu usaha-usaha mengurangi pengangguran akan terus diupayakan sambil membudayakan usaha berskala kecil dan menengah.

PAN sangat memahami arti globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang tidak mungkin dielakkan lagi oleh Indonesia. PAN akan mengundang modal asing untuk datang ke Indonesia sebanyak-banyaknya, akan tetapi tentu dengan syarat-syarat yang menjamin keuntungan bagi ke dua belah pihak. Kekayaan alam sebagai karunia Ilahi harus dipelihara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Perusahaan dan modal asing dipersilahkan untuk beroperasi di seluruh nusantara, tetapi, sekali lagi, atas dasar saling menguntungkan dan berlandaskan asas kepantasan dan keadilan.

Di bidang politik, pertama-tama PAN akan berusaha agar masa jabatan presiden dibatasi, maksimal dua kali periode jabatan. Tidak boleh lagi ada seorang presiden yang memegang kekuasaan sampai lebih dari dua kali karena presiden yang berkuasa terlalu lama ternyata menjadi salah satu sumber kehancuran bangsa Indonesia. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak melakukan korupsi mutlak, sebagaimana dikatakan seorang pemikir. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah harus diatur tegas supaya daerah mempunyai otonomi cukup luas, guna mengurus dirinya sendiri dan ikut menikmati kekayaan alamnya secara adil dan wajar.

Selama ini sering muncul ketidakpuasan daerah yang menimbulkan kerawanan terhadap keutuhan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Saya yakin ketidakpuasan itu terutama timbul gara-gara pembagian rezeki nasional yang kurang adil antara pusat dan daerah. Untuk itulah wacana perbincangan plus-minus negara kesatuan dan plus-minus negara federal perlu terus kita pelajari agar dapat ditemukan solusi terbaik dalam hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Dengan kata lain rezeki nasional perlu kita bagi antara pusat dan daerah dengan adil dan wajar.

Sementara itu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif harus dapat terselenggara dengan baik. Dominasi eksekutif pada hakekatnya bertentangan dengan demokrasi. Lembaga legislatif tidak boleh lagi menjadi tukang stempel bagi kemauan eksekutif . Hal ini hanya bisa terjadi bila para anggota lembaga legislatif semua dipilih oleh rakyat lewat sistim pemilu dan kepartaian yang sehat.

PAN akan berusaha sekeras mungkin agar kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan dari rasa takut dan rasa lapar dapat menjadi kenyataan. Kebebasan-kebebasan demokrasi itu tidak boleh lagi dipasung seperti pada masa Soekarno dan masa Soeharto kemarin. Setiap usaha yang menggunakan manajemen ketakutan dan psikologi ketakutan harus kita hancurkan beramai-ramai, karena manajemen, psikologi dan rekayasa ketakutan itulah yang pernah dipakai oleh Orde Lama dan Orde Baru untuk merampok hak-hak asasi rakyat Indonesia.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Di bidang sosial, PAN akan terus berusaha memerangi gejala dan bentuk feodalisme, neofeodalisme, dan paternalisme. Budaya dan alam pikiran feodalistik dan paternalistik itulah yang dulu yang menyebabkan seorang Presiden bertingkah laku seperti raja, atau seorang gubernur dan bupati berperilaku bagaikan tuan-tanah yang memperlakukan rakyat kecil sebagai wong cilik yang tidak berdaya dan harus tunduk pada perintah semata. Pada gilirannya sang raja tersebut lantas menikmati segala macam upeti dan “glondong pengareng-areng” dari para gubernur dan bupatinya.

Mari kita bangun menjadi Indonesia modern yang benar-benar tidak perlu menyisakan unsur-unsur feodalisme dan paternalisme yang anti-kemajuan, bahkan bersifat destruktif.

Di bidang hukum, tentu PAN akan berupaya sekuat tenaga agar ketentuan-ketentuan hukum diberlakukan dan diimplementasikan bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada diskriminasi pemberlakuan hukum. Semua warga negara dari lapisan paling rendah sampai Presiden harus berdiri sama tinggi di depan hukum nasional.

Oleh sebab itulah kekayaan pribadi mantan Presiden Soeharto dan keluarganya perlu segera diusut secara hukum sesuai tuntutan masyarakat luas. Hal ini diperlukan supaya ada kepastian hukum terhadap kekayaan mantan Presiden tersebut, berhubung pada suatu saat ia pernah berkata bahwa ia, “tidak punya apa-apa.” Terhadap masalah yang satu ini, tampaknya rakyat Indonesia tetap menunggu-nunggu. Dan percayalah, proses penantian yang bekepanjangan dalam masalah ini dapat menimbulkan kerawanan baru di tengah masyarakat.

Saudara-saudara sekalian yang terhormat,

Saya akan segera mengakhiri pidato singkat saya ini, tetapi ada beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini.

Pertama, peristiwa traumatik yang terjadi pada pertengahan Mei lalu, yang berupa pembakaran, penjarahan dan bahkan perkosaan terhadap hak milik dan martabat saudara-saudara kita dari kelangan etnis Cina tidak boleh – sekali lagi, tidak boleh – atau haram berulang kembali. Demikian juga ketegangan dan konflik SARA sebagai akibat politik pemerintah yang salah, plus kesenjangan sosial yang mengganggu antara kaya dan miskin, harus benar-benar kita hindarkan. InsyaAllah dengan PAN yang bersifat lintas agama, lintas suku, lintas ras dan lintas golongan, masalah-masalah yang bersumber pada kesenjangan sosial dan perbedaan SARA dapat kita atasi secara dini dengan sebaik-baiknya. PAN merupakan forum yang jitu untuk melakukan proses asah, asih dan asuh di antara sesama anak bangsa yang percaya pada bhineka-tunggal-ika.

Kedua, PAN mengajak seluruh kekuatan sosial dan politik untuk mendorong terus proses reformasi yang tampaknya masih harus melewati jalan panjang berliku. Jangan lupa, kita bisa menjadi kekuatan reformasi yang andal bila kita telah melakukan reformasi diri sendiri. Dalam kaitan ini secara tulus PAN mengharap ABRI, sebagai salah satu kekuatan tulang punggung bangsa, juga terus melakukan proses reformasi internal, agar seluruh kekuatan reformis di negeri ini dapat berjalan bergandengan tangan dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Ketiga, PAN mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk melakukan reformasi atau rekonstruksi mental. Semua keinginan reformasi total tidak mungkin berhasil menjadi kenyataan, kecuali bila kita juga melakukan perbaikan sikap mental kita. Mentalitas yang korup, kolusif, nepotistik, egoistik, malas, dan suka jalan pintas – menerabas, suatu mentalitas hipokrit atau mental kelelawar – harus kita buang jauh-jauh. Sebagai gantinya, kita perlu membangun mental yang sehat, jujur, terbuka, meritokratik atau anti nepotistik, lugas dan bertanggung jawab.

Keempat, PAN ingin mengingatkan bahwa pada era globalisasi dewasa ini, Indonesia harus waspada terhadap tekanan-tekanan eksternal yang menggunakan berbagai jalur dan saluran, yang dapat mengurangi kemerdekaan dan kedaulatan kita untuk bebas mengguratkan masa depan kita sendiri. Jangan sampai krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan sekarang ini memerosokkan Indonesia ke sebuah jurang yang makin dalam sehingga kita akan menjadi bangsa yang tergantung pada belas kasihan kekuatan-kekuatan asing.

Kelima, PAN menilai bahwa pemerintahan Habibie sekarang ini adalah sambungan belaka dari rezim Soeharto kemarin, sekalipun telah ada perbaikan di sana-sini. Namun PAN terpaksa menerima, karena memang tidak ada alternatif lain. Membentuk kepemimpinan nasional yang baru lewat MPR yang ada sekarang tentu merupakan sebuah lelucon politik. Mengapa? Oleh karena DPR dan MPR sekarang adalah institusi-institusi ciptaan rezim lama. Mudah dimengerti bila produk baru kepemimpinan nasional jenis apapun yang keluar dari MPR sekarang ini akan menjadi bahan pertentangan politik yang tidak ada habis-habisnya dan hanya akan memperparah keadaan.

Keenam, PAN menuntut pada pemerintahan Habibie agar bekerja keras menanggulangi krisis ekonomi, terutama memperhatikan dan mencari pemecahan atas harga-harga sembako yang tak kunjung turun dan supaya bekerja keras pula untuk menghentikan inflasi dan meluasnya pengangguran. Di samping itu PAN menuntut agar segera diselesaikan undang-undang politik yang sedemokratis mungkin mengenai sistim kepartaian baru, pemilihan umum, serta susunan dan kedudukan DPR/MPR.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Akhrinya marilah kita tundukan kepala kita seraya memohon pertolongan Allah Yang Maha Esa agar sebagai bangsa besar kita tetap diberi petunjukNya. Perjalanan dan perjuangan reformasi masih panjang. Namun dengan kejujuran, kebersamaan, keterbukaan dan kerja keras, tidak ada kiranya masalah-masalah bangsa yang tidak dapat kita tanggulangi, InsyaAllah. Ya Allah, ya Tuhan kami semua, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami semua dari siksa neraka. Amien, ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamualaikum wr.wb

Dr. M. Amien Rais

Assalamu’alaikum wr.wb

Saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan berkatNya, sehingga pada hari ini, 23 Agustus 1998, dengan izinNya, kita berhasil melahirkan sebuah partai politik baru, Partai Amanat Nasional.

Sebagaimana dikatakan dalam prinsip dasarnya, Partai Amanat Nasional adalah partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Cita-cita partai ini berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajukkan.

Lima puluh tiga tahun sudah kita memproklamasikan kemerdakaan dan kedaulatan Indonesia. Akan tetapi dalam kurun waktu setengah abad lebih itu, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa itu tidak kita tunaikan sebagai amanat dalam arti kata sebenarnya. Malahan seringkali kemerdekaan itu kita isi dengan penegakkan otoriterisme, pembudayaan feodalisme, pengingkaran terhadap keadilan sosial, proses pembodohan rakyat dan penyuburan berbagai borok nasional yang sekarang dikenal sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Saudara-saudara sekalian yang berbagia,

Pada kurun waktu orde lama, yakni antara 1959 – 1966, bangsa Indonesia terjerembab ke dalam sistim politik otoriter yang disebut sebagai orde lama, dengan Demokrasi Terpimpinnya. Pada masa itulah bangsa Indonesia kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan yang mantap dan sejahtera. Seluruh enerji nasional diboroskan untuk menghantam Barat sambil bercumbu-rayu dengan komunisme. Politik megalomaniak menjadi ciri Orde Lama itu. Pemimpin Besar Revolusi mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan PBB; Malaysia harus diganyang lewat politik konfrontasi; negara-negara Barat disumpah-serapah dengan slogan “go to hell with your aids.” Ekonomi Indonesia hancur karena kebijakan politik sebagai panglima. Dan akhirnya bangsa Indonesia terjungkal kedalam peristiwa berdarah Gestapu PKI yang merupakan lembaram hitam kelam di akhir orde Lama itu.

Saudara-saudara sekalian,

Setelah itu muncul harapan di seluruh Indonesia agar Orde Lama segera ditinggalkan dan Orde Barupun segera didirikan. Para pemimpin partai Orde Baru kemudian menghujat Orde Lama yang ditandai dengan kultus individu – dengan memilih Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup dan penyelewengan terhadap jiwa dan aksara atau amanat UUD 1945. Oleh karena itu, Orde Baru bertekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Namun kita menyaksikan bersama bahwa Orde Baru telah menyeleweng sangat jauh dari UUD 1945. Orde baru telah melaksanakan konstitusi secara sangat tidak murni dan tidak konsekuen. Bahkan seorang pakar menyebut bahwa Orde Baru, yang sama gawatnya dengan Orde Lama, telah melanggar 22 dari 37 pasal UUD 1945. Bukan itu saja. Bahkan ke dua orde yang rusak itu telah menyalahgunakan Pancasila secara semena-mena sekedar alat pelestarian kekuasaan demi kekuasaan.

Karena itu saya setuju sepenuhnya pendapat seorang petinggi yang menyatakan bahwa kita harus mampu meletakkan orde Soekarno dan orde Soeharto ini di belakang kita dan tidak boleh kita mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Proses pembodohan rakyat harus kita hentikan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme harus kita berantas secara bertahap dan sistimatik; keadilan sosial harus kita tegakkan. Rakyat kecil dan lemah harus kita berdayakan dengan menerapkan rumusan-rumusan kebijakan ekonomi baru yang benar-benar membela kepentingan rakyat banyak.

Saudara-saudara yang terhormat,

Kini kita hidup di alam reformasi. Sejarah modern Indonesia mencatat dengan tinta emas peranan terbesar yang diambil adik-adik kita para mahasiswa Indonesia dalam menumbangkan rezim Soeharto atau rezim Orde Baru. Kita berharap mahasiswa Indonesia, sebagai kekuatan moral dan kekuatan politik tanpa pamrih, terus tetap berada di garda terdepan di dalam menarik kereta reformasi total: reformasi ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

Di bidang ekonomi, InsyaAllah, PAN akan berjuang keras untuk memberantas setiap bentuk monopoli yang telah menyengsarakan rakyat banyak. Sebuah strategi dan kebijakan ekonomi baru akan diciptakan untuk memihak mereka yang lemah. Strategi dan kebijakan ekonomi itu harus menjamin kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan umum. Di sebelah itu usaha-usaha mengurangi pengangguran akan terus diupayakan sambil membudayakan usaha berskala kecil dan menengah.

PAN sangat memahami arti globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang tidak mungkin dielakkan lagi oleh Indonesia. PAN akan mengundang modal asing untuk datang ke Indonesia sebanyak-banyaknya, akan tetapi tentu dengan syarat-syarat yang menjamin keuntungan bagi ke dua belah pihak. Kekayaan alam sebagai karunia Ilahi harus dipelihara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Perusahaan dan modal asing dipersilahkan untuk beroperasi di seluruh nusantara, tetapi, sekali lagi, atas dasar saling menguntungkan dan berlandaskan asas kepantasan dan keadilan.

Di bidang politik, pertama-tama PAN akan berusaha agar masa jabatan presiden dibatasi, maksimal dua kali periode jabatan. Tidak boleh lagi ada seorang presiden yang memegang kekuasaan sampai lebih dari dua kali karena presiden yang berkuasa terlalu lama ternyata menjadi salah satu sumber kehancuran bangsa Indonesia. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak melakukan korupsi mutlak, sebagaimana dikatakan seorang pemikir. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah harus diatur tegas supaya daerah mempunyai otonomi cukup luas, guna mengurus dirinya sendiri dan ikut menikmati kekayaan alamnya secara adil dan wajar.

Selama ini sering muncul ketidakpuasan daerah yang menimbulkan kerawanan terhadap keutuhan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Saya yakin ketidakpuasan itu terutama timbul gara-gara pembagian rezeki nasional yang kurang adil antara pusat dan daerah. Untuk itulah wacana perbincangan plus-minus negara kesatuan dan plus-minus negara federal perlu terus kita pelajari agar dapat ditemukan solusi terbaik dalam hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Dengan kata lain rezeki nasional perlu kita bagi antara pusat dan daerah dengan adil dan wajar.

Sementara itu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif harus dapat terselenggara dengan baik. Dominasi eksekutif pada hakekatnya bertentangan dengan demokrasi. Lembaga legislatif tidak boleh lagi menjadi tukang stempel bagi kemauan eksekutif . Hal ini hanya bisa terjadi bila para anggota lembaga legislatif semua dipilih oleh rakyat lewat sistim pemilu dan kepartaian yang sehat.

PAN akan berusaha sekeras mungkin agar kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan dari rasa takut dan rasa lapar dapat menjadi kenyataan. Kebebasan-kebebasan demokrasi itu tidak boleh lagi dipasung seperti pada masa Soekarno dan masa Soeharto kemarin. Setiap usaha yang menggunakan manajemen ketakutan dan psikologi ketakutan harus kita hancurkan beramai-ramai, karena manajemen, psikologi dan rekayasa ketakutan itulah yang pernah dipakai oleh Orde Lama dan Orde Baru untuk merampok hak-hak asasi rakyat Indonesia.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Di bidang sosial, PAN akan terus berusaha memerangi gejala dan bentuk feodalisme, neofeodalisme, dan paternalisme. Budaya dan alam pikiran feodalistik dan paternalistik itulah yang dulu yang menyebabkan seorang Presiden bertingkah laku seperti raja, atau seorang gubernur dan bupati berperilaku bagaikan tuan-tanah yang memperlakukan rakyat kecil sebagai wong cilik yang tidak berdaya dan harus tunduk pada perintah semata. Pada gilirannya sang raja tersebut lantas menikmati segala macam upeti dan “glondong pengareng-areng” dari para gubernur dan bupatinya.

Mari kita bangun menjadi Indonesia modern yang benar-benar tidak perlu menyisakan unsur-unsur feodalisme dan paternalisme yang anti-kemajuan, bahkan bersifat destruktif.

Di bidang hukum, tentu PAN akan berupaya sekuat tenaga agar ketentuan-ketentuan hukum diberlakukan dan diimplementasikan bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada diskriminasi pemberlakuan hukum. Semua warga negara dari lapisan paling rendah sampai Presiden harus berdiri sama tinggi di depan hukum nasional.

Oleh sebab itulah kekayaan pribadi mantan Presiden Soeharto dan keluarganya perlu segera diusut secara hukum sesuai tuntutan masyarakat luas. Hal ini diperlukan supaya ada kepastian hukum terhadap kekayaan mantan Presiden tersebut, berhubung pada suatu saat ia pernah berkata bahwa ia, “tidak punya apa-apa.” Terhadap masalah yang satu ini, tampaknya rakyat Indonesia tetap menunggu-nunggu. Dan percayalah, proses penantian yang bekepanjangan dalam masalah ini dapat menimbulkan kerawanan baru di tengah masyarakat.

Saudara-saudara sekalian yang terhormat,

Saya akan segera mengakhiri pidato singkat saya ini, tetapi ada beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini.

Pertama, peristiwa traumatik yang terjadi pada pertengahan Mei lalu, yang berupa pembakaran, penjarahan dan bahkan perkosaan terhadap hak milik dan martabat saudara-saudara kita dari kelangan etnis Cina tidak boleh – sekali lagi, tidak boleh – atau haram berulang kembali. Demikian juga ketegangan dan konflik SARA sebagai akibat politik pemerintah yang salah, plus kesenjangan sosial yang mengganggu antara kaya dan miskin, harus benar-benar kita hindarkan. InsyaAllah dengan PAN yang bersifat lintas agama, lintas suku, lintas ras dan lintas golongan, masalah-masalah yang bersumber pada kesenjangan sosial dan perbedaan SARA dapat kita atasi secara dini dengan sebaik-baiknya. PAN merupakan forum yang jitu untuk melakukan proses asah, asih dan asuh di antara sesama anak bangsa yang percaya pada bhineka-tunggal-ika.

Kedua, PAN mengajak seluruh kekuatan sosial dan politik untuk mendorong terus proses reformasi yang tampaknya masih harus melewati jalan panjang berliku. Jangan lupa, kita bisa menjadi kekuatan reformasi yang andal bila kita telah melakukan reformasi diri sendiri. Dalam kaitan ini secara tulus PAN mengharap ABRI, sebagai salah satu kekuatan tulang punggung bangsa, juga terus melakukan proses reformasi internal, agar seluruh kekuatan reformis di negeri ini dapat berjalan bergandengan tangan dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Ketiga, PAN mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk melakukan reformasi atau rekonstruksi mental. Semua keinginan reformasi total tidak mungkin berhasil menjadi kenyataan, kecuali bila kita juga melakukan perbaikan sikap mental kita. Mentalitas yang korup, kolusif, nepotistik, egoistik, malas, dan suka jalan pintas – menerabas, suatu mentalitas hipokrit atau mental kelelawar – harus kita buang jauh-jauh. Sebagai gantinya, kita perlu membangun mental yang sehat, jujur, terbuka, meritokratik atau anti nepotistik, lugas dan bertanggung jawab.

Keempat, PAN ingin mengingatkan bahwa pada era globalisasi dewasa ini, Indonesia harus waspada terhadap tekanan-tekanan eksternal yang menggunakan berbagai jalur dan saluran, yang dapat mengurangi kemerdekaan dan kedaulatan kita untuk bebas mengguratkan masa depan kita sendiri. Jangan sampai krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan sekarang ini memerosokkan Indonesia ke sebuah jurang yang makin dalam sehingga kita akan menjadi bangsa yang tergantung pada belas kasihan kekuatan-kekuatan asing.

Kelima, PAN menilai bahwa pemerintahan Habibie sekarang ini adalah sambungan belaka dari rezim Soeharto kemarin, sekalipun telah ada perbaikan di sana-sini. Namun PAN terpaksa menerima, karena memang tidak ada alternatif lain. Membentuk kepemimpinan nasional yang baru lewat MPR yang ada sekarang tentu merupakan sebuah lelucon politik. Mengapa? Oleh karena DPR dan MPR sekarang adalah institusi-institusi ciptaan rezim lama. Mudah dimengerti bila produk baru kepemimpinan nasional jenis apapun yang keluar dari MPR sekarang ini akan menjadi bahan pertentangan politik yang tidak ada habis-habisnya dan hanya akan memperparah keadaan.

Keenam, PAN menuntut pada pemerintahan Habibie agar bekerja keras menanggulangi krisis ekonomi, terutama memperhatikan dan mencari pemecahan atas harga-harga sembako yang tak kunjung turun dan supaya bekerja keras pula untuk menghentikan inflasi dan meluasnya pengangguran. Di samping itu PAN menuntut agar segera diselesaikan undang-undang politik yang sedemokratis mungkin mengenai sistim kepartaian baru, pemilihan umum, serta susunan dan kedudukan DPR/MPR.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Akhrinya marilah kita tundukan kepala kita seraya memohon pertolongan Allah Yang Maha Esa agar sebagai bangsa besar kita tetap diberi petunjukNya. Perjalanan dan perjuangan reformasi masih panjang. Namun dengan kejujuran, kebersamaan, keterbukaan dan kerja keras, tidak ada kiranya masalah-masalah bangsa yang tidak dapat kita tanggulangi, InsyaAllah. Ya Allah, ya Tuhan kami semua, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami semua dari siksa neraka. Amien, ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamualaikum wr.wb

Dr. M. Amien Rais

====================================

Gambar Link Blog

4skripsitt52.jpg4skripsitt52.jpg

anti-korupsi.gifanti-korupsi.gif

banner1.jpgbanner1.jpg

basodara1.jpgbasodara1.jpg

petani.jpgpetani.jpg

ribut.gifribut.gif

koruptor.jpg

 
Leave a comment

Posted by on September 20, 2006 in Rolling BloG

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: