RSS

Pengadaan Obat Fiktif Rp 1,92 Miliar – DINKES BANTEN

13 Mar

Kajian GNPK Banten:

Pengadaan Obat Fiktif Rp1,92 Miliar Di Dinkes 2004-2005
Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat menonjol dalam temuan BPK atas pemeriksaan APBD Banten tahun 2004 hingga 2006. Kejaksaan tengah memeriksa 14 pejabat teras di provinsi yang berdiri pada tahun 2000, dilanjutkan dengan pemeriksaan intensif terhadap anggaran di Dinas Kesehatan Banten.
Oleh : GNPK Banten / Bantenlink.com


Berikut kajian Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Banten berkerja sama dengan Bantenlink.com atas dugaan korupsi dalam APBD Banten, berlandaskan temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) APBD Banten. Kajian difokuskan Tupoksi 14 pejabat yang diperiksa tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Hasil kajian diperkenankan dikutip dengan syarat menyebutkan sumber GNPK Banten dan http://www.bantenlink. com.

Kegiatan:
– APBD Tahun 2004: Pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar (PKD), pemberantasan penyakit menular (P2M) dan program gizi / kesehatan ibu dan anak (KIA) sebesar Rp1.237.669. 000.
– APBD tahun 2005: Pengadaan obat pelayanan kesehatan khusus P2M dan Program Gizi Rp998.000.000.

Pelaksana:
– APBD 2004: PT Rizki Fitria kontrak No. 03/ KPJB / P-Angg / APBD / Kes / PO / VII / 2004 tanggal 7 Juli 2004. Waktu pelaksanaan; 150 hari s/d 24 Desember 204.
– APBD 2005: CV Cipta Bahagia kontrak No. 03.d / Peng / PA / APBD / Kes / V / 2005 tanggal 30 Mei 2005. Waktu pelaksanaan: 190 hari s/d 10 Desember 2005.

Spesifikasi:
– APBD 2004 (PT Rizki Fitria): PKD Rp 908.537.805, P2PM/PLP; Kombipak Kat 1 150 paket Rp 35.273.580, Kombipak Kat II 150 paket 56.273.317, Kombipak Kat III 150 paket Rp 23.017.505, Kombipak Kat Anak 150 paket Rp 19.011.862. Program Gizi /KIA; Vit A 100.000 UI, kapsul 2.500 botol Rp 31.761.168, Tablet besi 200 mg + Asam Folat 0,25 mg 912 kotak @ 100 sache Rp 74.426.057, Iodin Tes Botol 15 ml Rp 14.172.207. Subtotal Rp 195.554.932 dan nilai kontrak Rp 1.237.669.000.

– APBD 2005 (CV Cipta Bahagia): PKD Kombipak Kat Anak 200 paket Rp 25.440.000, Obat lain-lain Rp 120.950.000. Program Gizi / KIA; 120.950.000 4.500 botol Rp 57.375.000, Vit A 200.000 UI kapsul 20.500 botol Rp 343.785.000, Tablet besi 200 mg + Asam Folat 0,25 mg 5500 kotak @100 sache Rp 450.450.000. Subtotal Rp 851.610.000 dan nilai kontrak Rp 998.000.000.

Administrasi:
– PT Rizki Fitria dinyatakan menyelesaikan pekerjaan tahun 2004 sesuai dengan berita acara serah terima tim pekerjaan No 512 / BAPB / APBD / Kes / 2004 tanggal 26 November 2004. Pembayaran kegiatan dibuktikan dengan surat permintaan pembayaran (SPP) No. 900/SPP-389/ BT/XII/2004 dan diterbitkannya No.932 / Keu-9632 / BT /.PI / 2004 tanggal 31 Desember 2004.
– CV Cipta Bahagia dinyatakan rampung pekerjaan tahun 2005 dengan berita acara serah terima pekerjaan tanggal 12 Desember 2005. Pembayaran dengan SPMU No.932 / KEU-09037 / BT.P.I / 2005 tanggal 29 Desember 2005.

Fakta :
– CV Cipta Bahagia hingga awal tahun 2006 belum mengirimkan barang. Padahal administrasi di Dinas Kesehatan Banten menyebutkan sudah rampung pekerjaanya.
– Pengiriman obat dilakukan PT Kimia Farma Cabang Serang, bukan PT Rizki Fitria maupun CV Cipta Bahagia. Spesifikasi obat persis sama dengan kontrak dengan PT Rizki Fitria dan CV Cipta Bahagia.
– Pengiriman obat PT Kimia Farma Trading dibukukan sebagai pengiriman tahun 2005 dengan spesifikasi yang sama dengan tahun 2004. Secara formal (administrasi) tercatat telah terjadi jual beli obat antara PT Kimia Farma dengan Dinas Kesehatan Banten. Padahal obat yang dikirim PT Kimia Farma merupakan obat bantuan.
– Spesifikasi obat dalam kontrak bukan untuk diperjualkan belikan di pasaran. Obat tersebut diberi label tidak diperjualbelikan milik Bakti Husada atau Depratemen Kesehatan (Depkes) RI.
– Khusus obat TBC, obat ini merupakan bantuan KNCV Tubercolosis foundation (LSM Belanda) berkerja sama dengan Pemerintah RI. Pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) hanya menyediakan dana distribusi, bukan pembelian obat.
– Pengadaan vitamin A dan tablet besi dibukukan sebagai pengadaan APBD. Sedangkan obat jenis sama dari APBN tak dibukukan baik tahun 2004-2005.
– BPK menemukan catatan janggal berupa pengadaan obat dilakukan oleh PT Pilar dan CV Cipta Bahagia. Padahal kontraknya adalah PT Rizki tahun 2004 dan CV Cipta Bahagia tahun 2005.

Pelanggaran:
– UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah pasal-pasal keuangan daerah, pasal 23, 27, pasal 128, pasal 129 otorisasi keuangan daerah.
– PP No.58 tahun 2005 tentang pedoman pengelolan keuangan daerah.
– Kepmendagri No.29/2002 pasal 50; �Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat daripenggunaan bukti tersebut�. Kepmendagri ini direvisi dengan Pemendagri No.13/2006 tentang pengelolan keuangan daerah.
– UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang tertib dan bebas dari KKN pasal 8 : Ayat (1) menyatakan �peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Ayat (2) menyatakan �Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yaitu: azas kepastian hukum, tertib, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
– Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027 / Menkes / SK / IX / 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek (dalam arti luas), bab 2.3 menyatakan bahwa Pengeluaran obat memakai sistem FIFO (first in first out) dan FEFO (first expire first out).

Dugaan KKN:
– UU No.31/1999 yang direvisi UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 2,3 dan 4.
– Pasal-pasal KUHP tentang pidana khusus (korupsi).
– Memanfaatkan dana APBD untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri maupun orang, kelompok lain. Modus operandinya dengan memanfaat pengadaan obat dari APBN yang disebut sebagai pengadaan obat APBD.
– Perlunya penegak hukum menginvestigasi unsur kedekatan kelompok pengusaha yang dekat dengan �kekuasaan� di Pemprov Banten dalam kasus ini.
– Kerugiaan negara diperkirakan Rp 1,92 miliar.

Penanggung Jawab:
– Gubernur dan Wakil Banten UU No.32/2004; pasal 25, 156 ayat 1, pasal 180 ayat 1, pasal 192 ayat 1&2, PP No.58 pasal 1, pasal 5 ayat 1 & 2,
– Sekretaris Daerah UU No.32/2004 pasal 121, pasal 180 ayat 2 & 3, PP No.58 pasal 1, pasal 5 ayat 4, pasal 6
– Biro Keuangan, UU No.32/2004 pasal 156 ayat 2, pasal 180 ayat 2 &3, pasal 192 ayat 1&2, PP No.58 pasal 1, pasal 5 ayat 4, pasal 7, pasal 8, pasal 15,
– Kepala Dinas; UU No.32/2004 pasal pasal 124, 151, pasal 180 ayat 2 & 3, Pasal 192 ayat 1&2, PP No.58 No.1, pasal 5 ayat 3, pasal 37 s/d 40,
– Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK atau Pinlak); PP No.58 pasal 1, pasal 5 ayat 3, pasal 12, pasal 13,
– Bendahara SKPD (kuasa pengguna anggaran); PP No.58 pasal 1, pasal 5 ayat 3, pasal 14,
– Direktur PT Rizky Fitria dan
– CV Cipta Bahagia

Sumber : wongbanten@yahoogroups.com / http://www.bantenlink. com

 
Leave a comment

Posted by on March 13, 2007 in Bantenku Sayang

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: