RSS

TANGGAPAN OPINI BUPATI LEBAK YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KABUPATEN CILANGKAHAN

08 Aug

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Apabila ditinjau secara kritis, paradigma otonomi daerah mengandung esensi sebagai berikut :

  1. untuk mendekatkan pelayanan publik,
  2. untuk meningkatkan pelayanan publik, dan
  3. untuk mempercepat upaya mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten dari delapan daerah otonom di Provinsi Banten.

Selain itu Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang memiliki areal wilayah terluas di antara kabupaten/kota lainnya yaitu 304.472 Ha, yang dihuni oleh 1.176.802 jiwa dari 264.961 Kepala Keluarga. Lebak ditinjau dari susunan administrasi pemerintahan dibagi ke dalam 28 kecamatan, 5 kelurahan, dan 315 desa. Manakala disandarkan pada esensi otonomi daerah dengan sandingan fakta/data kewilayahan (dan luas wilayah) kependudukan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka esensi kandungan otonomi daerah yang sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun sulit dilakukan secara merata dan berkeadilan. Mengapa demikian?, salah satu kendalanya adalah karena luasnya wilayah pelayanan yang menyebabkan ketidakterjangkauan.

Tidak terjangkauannya wilayah pelayanan, menyebabkan 148 desa dari 320 desa/kelurahan tergolong sebagai “Desa Tertinggal” atau sebagai “Desa Miskin”. Sebanyak 56% Kepala Kekeluarga (148.330 KK) dari 246.961 KK di Kabupaten Lebak adalah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II, artinya sejumlah warga Kabupaten Lebak diindikasikan terkatagori warga miskin. Selain itu, masalah “ketidakterjangkauan pelayanan”, menyebabkan masyarakat sulit mengakses layanan dasar seperti “layanan kesehatan yang baik”, karena pusat layanannya berada nan jauh di Ibu Kota Kabupaten (Rangkasbitung) yang jarak tempuhnya puluhan kilo meter bahkan ada yang berjarak kurang lebih 170 Km dengan waktu tempuh antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh) jam; lama waktu tempuh bukan hanya disebabkan oleh jarak tempuh, akan tetapi karena layanan dasar (sarana umum) untuk infrastruktur jalan sangat-sangat buruk.
Fenomena di atas adalah “fakta” yang dirasakan oleh masyarakat (yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Cilangkahan), dan fenomena ini telah lama dan mengakar di benak dan pikiran masyarakat (sejak tahun 1990-an) untuk segera melakukan akselerasi pengentasan masalah dengan cara “menjadikan 10 wilayah pemerintahan kecamatan menjadi daerah otonom baru yang diberi nama Kabupaten Cilangkahan” (lihat lampiran : bendelan aspirasi masyarakat, dan hasil kajian, lihat : (Executive Summary).

Wacana

Aspirasi yang disertai “himmah” telah diperjuangkan selama hampir 20 tahun-an (1990 – 2010), artinya sudah menempuh jalan panjang, dan yang harus mendapat apresiasi dari para pemangku jabatan atau pemangku kepentingan (Bupati, Gubernur, para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten) bahwa masyarakat Lebak Selatan pada tahun 1999/2000 memposisikan diri untuk “mendukung” terlebih dahulu Banten menjadi Provinsi dan menunda perjuangan untuk menjadi sebuah kabupaten; walaupun “posisi tawar” masyarakat Lebak Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pasti (menjadi daerah otonom baru yaitu kabupaten). Artinya masyarakat , para tokoh dan pini sepuh Lebak Selatan memiliki keteguhan hati (komitmen) dan memiliki intergritas diri bahwa Banten harus menjadi sebuah provinsi, dan setelah itu kami berjuang kembali untuk menjadi sebagian wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan menjadi daerah otonom yang dimekarkan dari induknya (Kabupaten Lebak).

Sebagai warga masyarakat dan tokoh Ulama serta masyarakat lainnya yang menghimpun diri dalam wadah perjuangan Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) yang embrionya dari KPKM, PMLK, HIMBAS, IMBAS, FKPPBS, FORKAMBAS, FALS, sangat mengapresiasi Yang terhormat Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Anggota, serta anggota DPRD Kabupaten Lebak (periode 2004-2009) yang telah merekomendasi terbentuknya daerah otonom baru yang dimekarkan dari kabupaten induknya (Kabupaten Lebak), dan menetapkan nama kabupaten yaitu Kabupaten Cilangkahan, Ibu kota berkedudukan di Malingping, serta penetapan Anggaran (Hibah) dari kabupaten induk, walaupun Bupati Lebak dengan berbagai alasan dan akal-akalannya tidak mengeluarkan rekomendasi. Sejumlah alasan penolakan tidak dikeluarkannya rekomendasi oleh Bupati Kabupaten Lebak disampaikan kepada Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten pada saat bertemu dengan Bupati Kabupaten Lebak, diantaranya :

  1. Dari 10 (Sepuluh) kecamatan yang menajdi cakupan wilayah Kabupaten Cilangkahan, terdapat 2 (dua) kecamatan (Kecamatan Cihara dan Kecamatan Cigemblong) yang usia pemekarannya belum 5 (lima) tahun (menurut bupati ini bertentangan dengan PP RI Nomor 78 tahun 2007);
  2. Kemampuan Anggaran kabupaten induk yang belum memadai;
  3. Sarana dan prasarana (fisik kewilayahan) belum memadai.

Menanggapi Sejumlah Alasan Dan Akal-Akalan Bupati Kabupaten Lebak

Proses pembentukan daerah kabupaten/kota didasarkan pada tiga persyaratan sesuai PP 78 tahun 2007 pasal 4 ayat (2) Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
Pasal 5 ayat (2) Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

  • Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
  • Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
  • Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
  • Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
  • Rekomendasi Menteri.

(3) Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.

Pasal 6 ayat (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(3) Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.
Pasal 7 Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 8
Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk:
b. pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan
c. pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

  1. Alasan yang mendasarkan pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 4 ayat (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintah. Alasan Bupati Lebak tidak berdasar karena dalam ayat tersebut tidak menyatakan usia penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 5 tahun dalam wilayah kabupaten pemekaran. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan yang akan dimekarkan adalah kabupaten Lebak, bukan kecamatan dan usia penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Lebak sudah 162 tahun. Sebagai contoh konkrit bahwa usia penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tidak menjadi persyaratan pembentukan sebuah kabupaten/kota terjadi dalam pembentukan Kota Tangerang Selatan yang semula cakupan wilayahnya terdiri dari 4 kecamatan yaitu: kecamatan Serpong, Ciputat, Pamulang, dan Pondok Aren dan terdapat 3 kecamatan baru yang usianya baru satu tahun dimekarkan yaitu : kecamatan Ciputat Timur, Serpong Utara dan Setu. Dengan demikian usia penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tidak menjadi persyaratan pembentukan calon kabupaten sebagai daerah otonom baru.
  2. Berkaitan dengan arahan Presiden RI dalam acara APKASI untuk tidak mudah mengeleluarkan rekomendasi terhadap pemekaran adalah suatu hal yang wajar sebagai bentuk kehati-hatian Presiden sebagai kepala pemerintahan karena adanya beberapa daerah otonom baru yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukan daerah otonom baru yaitu mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arahan tersebut tidak serta merta dimaknai sebagai bentuk larangan kepada para bupati/walikota untuk tidak memberikan persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota sepanjang telah memenuhi persyaratan teknis, administratif dan fisik kewilayahan.
  3. Berkaitan dengan masih rendahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah, sesuai hasil kajian Program Magister Ilmu Pemerintahan Daerah Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang ditunjuk dan dibiayai oleh Pemkab Lebak dan Hasil Kajian LPPM Untirta yang diinisiasi Bakor Pembentukan Kabupaten Cilangkahan menunjukkan bahwa Potensi Ekonomi kabupaten Induk dan Calon kabupaten pemekaran terbukti cukup tinggi. Jika sekarang PAD menunjukkan masih rendah, hal tersebut karena diakibatkan oleh missmanagement dalam pengelolaan keuangan daerah.
  4. Pembentukan Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) di Bungkerek kecamatan Bayah merupakan kesepakatan bersama dari elemen-elemen organisasi kemasyarakatan seperti KPKM, PMLK, HIMBAS, IMABAS, FKPPBS, FORKAMBAS dan FALS yang memiliki visi dan persepsi yang sama memperjuangkan terbentuknya kabupaten di Lebak Selatan dengan menetapkan nama kabupaten yaitu Kabupaten Cilangkahan, Ibu kota berkedudukan di Malingping. Jika masih mempersoalkan adanya dua aspirasi yang muncul dari masyarakat yang belum sepaham, hal itu adalah tidak benar dan ditengarai sebagai upaya sistematis dan mencari-cari alasan dari pihak tertentu untuk menghalangi terbetuknya kabupaten Cilangkahan.
  5. Penyusunan Grand Design Daerah Otonom Baru merupakan kajian tentang arah dan kebijakan strategi pemekaran serta prediksi jumlah daerah potonom yang ideal. Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 telah memprogramkan pengembangan/pemekaran wilayah baru. Demikian juga dalam RPJMD kabupaten Lebak 2009-2014 memprogramkan penataan daerah otonom baru. Berkaitan dengan saran pemekaran kabupaten dari dua Kabupaten yaitu kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang menjadi tiga kabupaten perlu dipertimbangkan karena di kabupaten Pandeglang DPRD dan Bupati telah memberikan persetujuan pembentukan calon kabupaten Cibaliung dan Caringin. Oleh karena itu saran tersebut merupakan suatu hal yang sulit dilakukan karena masing-masing kabupaten mempunyai otonomi sendiri. Saran tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar jika didasarkan pada aturan perundangan yang berlaku. [sumber : Komunitas Cilangkahan]
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: