RSS

15 Tahap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rawan Penyelewengan

25 Apr

Malingping. Kompas – Masyarakat diminta turut serta melihat dan mengawasi proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang per 1 Januari 2004 mulai berlaku berdasarkan revisi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Intansi Pemerintah. Ini terutama berlaku untuk 15 tahapan proses pengadaan yang dinilai rawan dengan penyelewengan.

Ke-15 tahap pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut meliputi perencana pengadaan barang dan jasa, pembentukan panitia lelang, prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman pelelangan, pengambilan dokumen lelang, dan penentuan harga perkiraan sendiri. Selanjutnya tahapan penjelasan lelang, penyerahan penawaran harga dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, pengumuman calon pemenang, sanggahan peserta lelang, penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak perjanjian, serta penyerahan barang dan jasa kepada pengguna barang atau jasa (user).

Demikian diutarakan Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ikak G Patriastomo, Rabu (17/3). Penyelewengan dimaksud mulai dari penggelembungan anggaran, pengadaan diarahkan, penentuan jadwal yang tidak realistis, pembentukan panitia yang tidak transparan, keberpihakan panitia lelang, dokumen administrasi tidak memenuhi syarat dan “aspal” (asli tetapi palsu), serta spesifikasi yang diarahkan.

Juga jangka waktu pengumuman yang dibuat terlalu singkat, pengumuman tidak lengkap, penyerahan dokumen tidak sama, gambaran harga perkiraan ditutup-tutupi, adanya prebid meeting (pertemuan sebelum penawaran) yang terbatas, hingga volume barang dan jasa yang tidak sama antara kontrak dan volume yang dilaksanakan.

Ikak menyatakan, pengumuman yang baru-baru ini dilakukan sebuah instansi di sebuah koran nasional mengenai adanya proyek pengadaan barang dinilai sudah cukup bagus. “Sekarang tinggal diikuti pengumuman paket-paket dari proyek-proyek tersebut, yang juga harus diumumkan.

Ikak mengakui Bappenas belum bisa mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sekarang baru berjalan dua bulan lebih. “Kita baru bisa mengevaluasi secara menyeluruh prosedur pengadaan barang dan jasa kalau prosesnya sudah berjalan enam bulan,” ujarnya. (har)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: