RSS

Kepemimpinan Banten Lemah

05 May

SERANG-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang me­nempatkan Provinsi Banten di pe­ringkat kedua terendah sebagai daerah otonom baru tidak me­ngejutkan. Bagi akademisi Untirta Gandung Ismanto peringkat rendah itu sudah diduga sebelumnya.

Kata Gandung, sejumlah riset dan data sebelumnya sebenarnya te­lah mem­buktikan sinyalemen pe­­ringkat ren­dah itu. Ri­set Governance Asses­ment yang dil­­akukan PSKK UGM tahun 2008 misalnya, menyebut Ban­ten tengah menuju ke arah bad gover­nance karena dari seluruh in­di­kator tata pemerintahan yang hampir sama dengan yang di­gu­nakan Kemendagri saat ini, in­deks governance di Banten ha­nya rata-rata 0,3 dari skala 1 yang berarti sangat rendah. “De­mikian juga Indeks Integritas Pemda yang menurut KPK kurang, hanya 5,88 dari skala 10. Juga In­deks Persepsi Korupsi menurut Trans­parency Internasional Indonesia yang juga kurang, hanya 4,6 dari skala 10. Terakhir, ICW bah­kan menyebut Banten sebagai pro­vinsi terkorup ke-15 di In­do­nesia,” kata Gandung Ismanto saat dihubungi, Senin (2/5), me­ngomentari evaluasi Kemendagri terhadap daerah otonom baru se­panjang 1999-2009.
Berdasarkan Keputusan Men­teri Dalam Negeri Nomor 120-277 Tahun 2011 tentang Pe­­­netapan Peringkat Pe­nye­leng­ga­raan Daerah Otonom Hasil Pe­mekaran, peringkat pertama diraih Provinsi Maluku Utara dengan skor 55,88. Selanjutnya disusul Provinsi Gorontalo de­ngan skor 51,31, Kepulauan Bang­ka Belitung dengan skor 49.64, Sulawesi Barat dengan skor 46,73, Kepulauan Riau de­ngan skor 46,64, Banten dengan skor 44,57, dan Papua Barat dengan skor 24,99.
Menurut Gandung, evaluasi Ke­mendagri ini memuaskan ma­­syarakat yang selama ini ge­ram dengan pembenaran-pem­be­naran yang dilakukan Pemprov ter­hadap kegagalannya selama ini. Kata dia, evaluasi Kemendagri makin menguatkan si­nya­lemen distorsi pem­ba­ngunan yang terjadi sebagai dam­pak dari mis­manajemen dalam tatakelola pe­merintahan selama ini. ”Be­tapa dengan kapasitas fiskal yang meningkat fantastis dari hanya 600-an miliar pada tahun 2002 men­jadi 3,4 triliun tahun ini, Banten tidak mampu mengentas­kan sejumlah persoalan men­dasar­nya secara memuaskan,” katanya.
Kata Gandung, hingga kini stig­ma ketertinggalan, keter­be­la­kang­an, kemiskinan, ke­bo­dohan, kekerasan, serta magic ma­sih sangat melekat pada wajah Ban­ten hari ini. Gandung menye­but, sejumlah data makro juga meng­gambarkan distorsi pem­bangunan yang sangat nyata an­tara lain sebanyak 254 atau 17% desa yang ada di Provinsi Ban­ten masih berstatus tertinggal, IPM turun dari peringkat 11 pada tahun 2002 dengan skor 66,6 men­jadi peringkat 23 tahun ini de­ngan skor 70,56. ”Selain itu Ke­menterian Kesehatan menem­pat­kan Banten sebagai provinsi pe­ringkat I kejadian Tetanus Neon­atorum pada bayi; peringkat 1 persalinan oleh dukun beranak; pe­ringkat I prevalensi kecacingan (60,7%); peringkat ke-2 kasus Cam­pak (1.552); peringkat ke-5 gizi buruk terbanyak yang men­capai lebih dari 176 ribu ke­ja­dian,” beber Gandung.
Selain itu, sambung Gandung, ke­miskinan di Banten juga masih ting­gi mencapai 2.643.135 jiwa menurut data penerima raskin 758.163 jiwa atau sekitar 7,16% di antaranya adalah jumlah pen­duduk yang hidup di bawah garis ke­miskinan. Pengangguran di Banten juga tertinggi secara na­sional (13,97%). ‘Selain itu kondisi infrastruktur jalan yang 63% dalam keadaan rusak dari total jalan provinsi sepanjang 770 km,’ tan­dasnya
Menurut Gandung, ada empat faktor yang menyumbang ter­cip­tanya distorsi ini yaitu lemah­nya kepemimpinan daerah se­hing­­­ga minim kreativitas dan inovasi da­lam melakukan per­­­cepatan pem­bangunan, tidak ter­bangunnya com­mon platform antar kepala da­erah di Provinsi Banten sebagai akibat dari kegagalan provinsi mem­bangun kerja sama dan ko­ordinasi dengan pemerintah ka­bupaten/kota. ”Lalu tidak ada me­ritokrasi dalam birokrasi pe­me­rintahan daerah sehingga lo­yalitas lebih dipentingkan dalam rek­rutmen pejabat daerah dari­pada kapasitasnya serta tidak fokusnya Pemerintah Provinsi da­­lam mengelola urusan wajibnya sen­­diri serta cenderung ber­orien­tasi pada capaian-capaian yang bersifat mercusuar,” tandasnya se­raya menambahkan perlu pe­rubahan mendasar dalam tata­kelola pemerintahan di Banten yang lebih berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Komitmen Pemprov Dianggap Tak Jelas
Dihubungi terpisah Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Banten Sri Hartati mengatakan, penyebab Ban­ten berada di urutan dua ter­­bawah dalam hal penye­leng­garaan daerah otonom baru ada­lah komitmen pemerintah da­erah yang tidak jelas. “Menurut saya, belum adanya komitmen yang jelas di dalam penye­leng­gara­an pemerintahan oleh para pe­­mangku jabatan. Harus­nya ketika berkomitmen, akan ada target se­tiap periode atau per ta­hun dan harus ada ke­majuan yang di­buat. Tapi faktanya hingga kini belum ada kemajuan yang ter­­lihat,” ujar Sri ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/5).
Sri menambahkan, komitmen yang dibuat pemerintah yang ter­­tuang dalam rencana pem­ba­ngunan jangka menengah da­­erah (RPJMD) dan rencana pem­­bangunan jangka panjang daerah (DPJPD) harusnya men­jadi acuan dan pedoman dalam men­jalankan roda pemerintahan. “Oleh sebab itu, para pejabat khu­susnya Gubernur, Walikota, dan Bupati harus benar-benar mengetahui isi dan meng­imple­mentasikan RPJMD dan RPJPD de­ngan baik. Sehingga saat me­mim­pin tidak hanya berkutat para hutang janji kampanye saja, melainkan fokus pada pem­ba­ngunan daerahnya,” ungkapnya.
Menurut Sri, saat ini para pe­mang­ku jabatan banyak yang me­ngenyampingkan RPJMD dan RPJPD yang dibuat. Sehingga mem­buat penyelenggaraan pe­merintahan tidak berjalan de­ngan baik, apalagi Banten sebagai daerah otonom yang komitmen di awal adalah ingin memajukan dan lebih baik lagi dari saat masih bergabung dengan Jawa Barat. “Tapi faktanya perkembangan Banten berjalan dengan lambat. Ini adalah dampak dari tidak je­las­nya komitmen dari pe­mang­ku jabatan. Padahal komit­men itu sudah jelas di RPJMD dan RPJPD,” jelas politisi dari PDI Per­juangan itu.
Persoalan ini, kata Sri, meng­indikasikan buruknya pemerintah dalam me-menej organisasi pe­merintahan baik dari ke­ta­ta­negaraan, kepemerintahan, serta infrastruktur, dan pendidikannya. Sri mengatakan, pengumuman dari Kemendagri ini merupakan ben­tuk peringatan bahwa Banten belum memiliki kemampuan dalam hal penyelenggaraan pe­merintahan.
“Harusnya warning seperti ini menjadi pembangkit semangat mu­lai dari kepala daerah sebagai top manager harus bangkit dan se­­mangat untuk menyikapi per­soa­lan ini. Jangan malah berkutat pada angka-angka saja,” terang­nya.
Sri mengakui, dengan nilai APBD yang mencapai Rp 3,4 tri­­liun, seharusnya Banten bisa ber­kembang lebih cepat dan lebih baik lagi. “Ini nilai yang lu­mayan untuk ukuran sebuah pro­vinsi dan dianggap bisa me­macu perkembangan Banten le­bih cepat lagi. Tapi justru Ci­legon yang mendapat nilai le­bih baik. Bukan untuk dijadikan rasa pesimitis, tapi menjadi suport bahwa kita perlu kerja keras,” te­gasnya.
Dihubungi terpisah Ketua Ko­misi I DPRD Provinsi Banten Upi­yadi Moeslekh menilai, pe­nilaian dari Kemendagri ini me­nunjukkan ada sesuatu yang salah dan harus dibenahi ke de­pan. Namun demikian, Upiyadi eng­gan menyebut hal ini sebagai se­buah kegagalan penyelenggara pe­merintahan. “Kalau gagal, ya ti­dak bisa ditarik demikian, ka­rena kalau bicara tentang peru­bahan sebelum jadi provinsi dengan sekarang jelas berbeda. Tapi bicara kepuasan, kita jelas ke­cewa karena seharusnya bisa le­bih cepat lagi,” ucapnya.
Upiyadi mengatakan, Komisi I sudah mengagendakan untuk me­manggil Sekda Banten ber­serta jajaran SKPD khususnya Bappeda yang menjadi sumber pe­rencanaan. Komisi I, kata Upi­yadi, akan menanyakan ko­mitmen dari para pemangku ja­batan. “Makanya kita akan ta­nya Bap­peda, apa ada yang salah dengan peren­canaan, kenapa bisa lambat seperti ini. Komitmen juga harus jelas dan lebih serius lagi dalam men­jalankan tugas dan fungsinya,” ung­kapnya.
Upiyadi juga menilai kinerja SKPD yang masih buruk menjadi salah satu indikator lambannya pembangunan di Banten. Me­nurutnya, kinerja SKPD cen­de­rung hanya bersifat kertas, pa­da­hal masyarakat lebih suka bersifat fisik. “Ini yang kita dorong terkait perencanaan ke depan,” jelasnya.
Saat disinggung kejadian ini tidak terlepas dari peran Dewan yang tidak maksimal, Upiyadi me­nampiknya. Menurutnya, De­wan sudah melakukan tugas se­bagai legislasi, kontroling, dan bud­geting. “Untuk saat ini, kon­tro­ling adalah salah satu tugas yang sedang kami perankan. Ka­mi ini hanya tahun kedua bi­cara tentang anggaran, bukan mak­sud berkilah karena realitas­nya demikian,” paparnya.
Ke depan, kata Upiyadi, floating ang­garan itu harus murni dari De­­wan atau jangan pemerintah yang atur. “Selama ini ada me­ka­nisme sudah diplot-plot ke ma­sing-masing SKPD, sementara De­­wan hanya bertugas menge­sah­­kannya saja,” ucap­nya.
Ditemui terpisah Sekda Banten Mu­hadi mengatakan saat ini sibuk menyusun ang­garan untuk 2012. “Sekarang saya lagi sibuk nyusun anggaran 2012, nanti saja ya,” ungkapnya. (bon/alt) [radarbanten]

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: